KTUN

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA #2 (Syarat Sah, Batal, Hapus, Kekuatan Hukum serta Metode Pembentukan)

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Beschikking. Keputusan ini, adalah suatu produk hukum yang dibuat oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk semaksimal mungkin menciptakan keteraturan hidup dalam bermasyarakat.

 

Syarat Sah, Batal dan Hapusnya Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara

1. Syarat sah Keputusan Tata Usaha Negara.

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) dapat dikatakan sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat. Syarat-syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menurut Prof. Muchsan adalah:

a. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan isi. Syarat materiil dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Harus dibuat oleh aparat yang berwenang;

2) Keputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami kekurangan yuridis;

Suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis apabila didalam pembuatannya terdapat unsur:

a) Adanya paksaan.

Paksaan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai akibat dari adanya unsur eksternal.

b) Adanya kekhilafan.

Kekhilafan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, tetapi tanpa adanya unsur kesengajaan.

c) Adanya penipuan.

Penipuan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai akibat dari tipu muslihat.

3) Tujuan ketetapan sama dengan tujuan yang mendasarinya.

b. Syarat formil, yaitu syarat yang berkaitan dengan bentuk. Syarat formil dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya.

2) Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya.

3) Syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan.

2. Batalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) tidak memenuhi persyaratan diatas dapat dinyatakan batal. Batal menurut Prof. Muchsan ada 3 (tiga), yaitu:

a. Batal mutlak.

Batal mutlak adalah semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Aparat yang berhak menyatakan adalah hakim melalui putusannya.

b. Batal demi Hukum.

Terdapat 2 (dua) alternatif batal demi hukum, yaitu:

1) Semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada.

2) Sebagian perbuatan dianggap sah, yang batal hanya sebagiannya saja. Aparat yang berhak menyatakan adalah yudikatif dan eksekutif.

c. Dapat dibatalkan.

Dapat dibatalkan adalah semua perbuatan yang dilakukan dianggap sah, pembatalan berlaku semenjak dinyatakan batal. Aparat yang berhak menyatakan adalah umum (eksekutif, legislatif dan lain-lain).

Menurut teori functionare de faite, suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetap dianggap berlaku walaupun tidak memenuhi syarat diatas (formil dan materiil), apabila memenuhi 2 (dua) syarat yang bersifat komulatif, yaitu:

a. Tidak absahnya keputusan itu karena kabur, terutama bagi penerima keputusan.

b. Akibat dari keputusan itu berguna bagi kepentingan masyarakat.

3. Hapusnya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan hapus jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini:

a. Apabila sudah habis masa berlakunya;

b. Dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh aparat yang berwenang (yudikatif, eksekutif dan legislatif);

c. Apabila dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara baru yang substansinya sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang lama;

d. Apabila peristiwa hukum yang menjadi motifasi lahirnya keputusan tersebut sudah tidak relevan lagi. Hal ini didasarkan pada pendapat Van poe lie dalam teori rebus sic stantibus yang menyatakan bahwa setiap peristiwa hukum terjadi karena adanya motifasi-motifasi tertentu.

Kekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara

Dari sisi kekuatan hukum yang dimilikinya, Keputusan Tata Usaha Negara dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum yang kekal dan abadi (mutlak).

Hal ini berarti apabila telah dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka kekuatan hukumnya tetap berlaku terus. Tetapi ada juga yang bersifat relatif, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digunakan hanya sekali dalam satu tahap tertentu saja, misalnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum sementara.

Keputusan Tata Usaha Negara ini tegas menunjukan tenggang waktu dari keputusan tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).

Ada juga Keputusan Tata Usaha Negara yang jangka waktunya sementara tetapi samar-samar misalnya Surat Keterangan (SK) Pengangkatan Pegawai. Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak ditentukan waktunya tetapi dapat dipercepat atau diperlambat berakhirnya.

Metode Yang Berkaitan Dengan Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berkualitas

Dalam membuat suatu produk hukum atau Keputusan Tata Usaha Negara, ada beberapa metode yang perlu diperhatikan oleh pembuat keputusan, yaitu:

1. Materiele theorie oleh Leopold Pospisil dalam bukunya yang berjudul Anthropological of law. Teori ini memiliki 3 (tiga) kerangka berfikir, yaitu:

a. Produk hukum dalam suatu negara dapat dikembangkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

1) Hukum yang dibuat oleh penguasa atau hukum tertulis (authoritarian law);

2) Hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis (common law).

b. Dua kelompok hukum diatas memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi kelebihan dan kekurangan itu berbanding terbalik, seperti yang dibandingkan dibawah ini:

1) Kelebihan dari hukum yang dibuat oleh penguasa atau hukum tertulis (authoritarian law) adalah memiliki kepastian hukum dan daya paksa yang tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah bersifat statis dan obyektifitas keadilannya sulit terwujud.

2) Kelebihan dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis (common law) adalah bersifat dinamis dan obyektifitas keadilannya dapat terwujud. Sedangkan kekurangannya adalah memiliki kepastian hukum serta daya paksa yang rendah.

c. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa produk hukum yang baik adalah produk hukum yang materinya sebanyak mungkin diambil dari common law, tetapi wadahnya authoritarian law.

2. Formelle theorie oleh Rick Dikerson dalam bukunya Legal drafting theory. Teori ini menjelaskan bahwa suatu produk hukum yang baik harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu:

a. Tuntas mengatur permasalahannya;

b. Sedikit mungkin memuat delegatie van wetgeving;

c. Hindari memuat ketentuan yang bersifat elastis.

3. Filosofische thoerie oleh Jeremi Bantam dalam bukunya Legal theory. Teori ini menjelaskan bahwa suatu produk hukum yang baik harus memiliki 3 (tiga) sifat berlaku secara komulatif, yaitu:

a. Berlaku secara filosofis;

Produk hukum harus mencerminkan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

b. Berlaku secara sosiologis;

Mencerminkan kesadaran hukum masyarakat.

c. Berlaku secara yuridis.

Hukum diibaratkan sebagai tombak yang memiliki dua ujung runcing, yaitu adil dan benar. Adil adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kecocokan antara peraturan dan perbuatan. Apabila adil dan benar bertemu, maka disebut dengan damai.

Jika suatu keputusan atau produk hukum dibuat dengan mengacu pada salah satu metode pembuatan produk hukum diatas, maka pastilah keputusan atau produk hukum yang diciptakan dapat “meng-cover” segala kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur dapat terwujud.

PEMBAGIAN KEPUTUSAN

  1. Dampak Kep Thd Orang:

     1. Dlm rangka ket2 larangan &/ perintah;

         Ex: Perijinan, dispensasi, konsesi, lisensi dll.

     2. Yg menyediakan sejumlah uang;

         Ex: Subsidi.

     3. Membebankan suatu kew keuangan;

         Ex: Penetapan pajak.

     4. Memberikan kedudukan;

         Ex: Pengangkatan Pegawai; Penetapan sbg Cagar Budaya.

     5. Penyitaan; Ex: Pencabutan Hak Milik

b. Akibat Hukumnya:

    1. Kep Bebas & Terikat;

     2. Kep Memberikan keuntungan & Membebani;

     4. Kep Seketika akan berakhir & Berjalan lama;

     5. Kep Perorangan & Kebendaan

 

 

 

Pengertian KTUN (UU No 5 th 1986 jo UU No 9 th 2004):

Ä   Suatu penetapan tertulis yg dikeluarkan oleh Bdn/Pjbt TUN yg berisi tindakan hk TUN berdsrkan perat per-UU-an yg berlaku, yg bersifat konkrit, individual & final, yg menimbulkan akibat hk bagi seseorang / BH.

Ket :

  • Tertulis à ada hitam diatas putih; nota atau memo.
  • Eksekutif/Pem à pelaks/penyelenggara urusan pem-an;
  •  Tindakan Pejabat TUN  à kewenangan.

MACAM-MACAM KTUN

  • a. Menurut Utrecht à Ketetapan.
  •     1. K  Positif & Negatif;
  •     2. K Deklaratoir & Konstitutif;
  •     3. K Kilat & Tetap;
  •     4. Dispensasi; Izin, Lisensi & Dispensasi.
  • b. Menurut Prajudi Atmosudirdjo:
  •     1. POSITIF (Permintaan Dikabulkan)
  •         - Yg menciptakan keadaan hk baru pd umumnya;
  •         - Yg menciptakan keadaan hk baru hanya thd suatu obyek  saja;
  •         - Memberikan beban;
  •         - Memberikan keuntungan.
  •     2. NEGATIF (Penolakan)
  • c. Menurut P de Haan:
  •     1. Perorangan & Kebendaan (Persoonlijk & Zakelijk);
  •     2. Deklaratif & Konstitutif (Rechtvasstellend & Rechtscheppend) ;
  •     3. Terikat & Bebas (Vrij & Gebonden);
  •     4. Menguntungkan & Membebani (Belastend & Begunstigend); &
  •     5. Seketika & Langgeng (Eenmalig & Voortdurend).
  • Ä RELEVANSI YURIDIS MASING-MASING !

SISTEM PERIJINAN

Tugas negara

MENGATUR

Perat.2 yang harus dipatuhi oleh warga. (memerintah/melarang) à Sistem 2 perijinan

MENGUTUS

Bidang Kesejahteraan sosial, ekonomi,kesehatan dll. à Penyediaan sarana Finansial & Personel.

Tujuan perizinan

Digunakan oleh penguasa sbg instrumen utk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara-cara yg dianjurkannya guna mencapai tujuan konkrit.

HAPUSNYA PENUNTUTAN PIDANA

Istilah

ž  Dasar-dasar meniadakan penuntutan

Pengertian

ž  Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan thd seorang pelaku

Apabila PU memaksakan diri utk melakukan ssu

penuntutan, maka oleh hakim akan dinyatakan

sbg tdk dpt diterima atau NIET ONTVANKELIJK

VERKLAARD

Dasar-dasar meniadakan tuntutan

ž  Ketentuan Pasal 61 dan 62 KUHP yang menntukan bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabila pada cetakan itu tercantum nama serta alamatnya dan pelaku ataupun org yang menyuruh mencetak itu diketahui atau setelah mendapat teguran kemudian telah diberitahukan

ž  Ketentuan Pasal 72 KUHP : Tidak dapat melakukan suatu penuntutan apabila tidak ada suatu pengaduan

ž  Pasal 76 KUHP : tdk seorgpun dpt dituntut utk kedua kalinya apabila perbuatannya tlh mempunyai kekuatan Hukum tetap

Dasar-dasar meniadakan hukuman

ž  Pasal 44 KUHP tidak dpt dihukumnya org yang “ontoerekeningsvatbaar” atau org yang tdk dpt dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

ž  Pasal 48 KUHP à adanya overmacht

ž  Pasal 49 ayat (1) KUHP

ž  Pasal 49 ayat (2) KUHP

ž  Pasal 50 KUHP

ž  Pasal 51 ayat (1) KUHP

ž  Pasal 51 ayat (2) KUHP

Pasal 59 KUHP